HUBUNGAN ASPEK ALAMIAH DENGAN ASPEK SOSIAL DALAM WAWASAN NUSANTARA

SOAL :

1.      Aspek Alamiah  terdiri dari :

Ø  S.I (Pengaruh posisi dan lokasi geografis)

Ø  Kekayaan alam

Ø  Keadaan dan Kemampuan Penduduk

2.      Aspek Sosial terdiri dari :

ü  Ideologi

ü  Politik

ü  Ekonomi

ü  Social

ü  Pertahanan dan keamanan (HANKAM)

Hubungkan aspek alamiah dengan aspek sosial, lalu mengkaitkan ke dua aspek tersebut ke dalam kewarganegaraan dan pendidikan menurut pendapat anda !

Jawaban :

1. Aspek Alamiah bila dikaitkan dengan Pendidikan Kewarganegaraan :

Ø  Posisi dan Lokasi geografis dalam nusantara apabila dilihat dari sisi Pendidikan Kewarganegaraan :

Indonesia merupakan negara dengan wialayah dan posisi yang unik serta bangsa yang heterogen. Keunikan wilayah dan dan heterogenitas menjadikan bangsa Indonesia perlu memilikui visi menjadi bangsa yang satu dan utuh .

Keunikan wilayah dan heterogenitas itu anatara lain sebagai berikut :

1.      Indonesia bercirikam negara kepulauan atau maritim

2.      Indonesia terletak anata dua benua dan dua sameudera(posisi silang)

3.      Indonesia terletak pada garis khatulistiwa

4.      Indonesia berada pada iklim tropis dengan dua musim

5.      Indonesia menjadi pertemuan dua jalur pegunungan yaitu sirkumpasifik dan Mediterania

6.      Wilayah subur dan dapat dihuni

7.      Kaya akan flora dan fauna dan sumberdaya alam

8.      Memiliki etnik yang banyak sehingga memiliki kebudayaan yang beragam

9.      Memiliki jumlah penduduk dalam jumlah yang besar, sebanyak 218.868 juta jiwa (tahun 2005 – www.datastatistik-Indonesia.com )

Indonesia, yang terdiri dari 17.508 pulau besar maupun kecil. Kepulauan Indonesia terletak pada batas astronomi sbb:

Utara:±6°08’LU

Selatan:±11°15’LS

Barat:±94°45’BT

Timur:±141°05’BT

Jarak utara-selatan sekitar 1.888 Kemerdekaan, sedangkan jarak barat-timur sekitar 5.110 Kemerdekaan. Luas wilayah Indonesia seluruhnya adalah 5.193.250 km², yang terdiri dari daratan seluas 2.027.087 km² dan perairan seluas 3.166.163 km².

Jikalau kita melihat letak geografis wilayah Indonesia dalam peta dunia, maka akan nampak jelas bahwa wilayah Negara tersebut merupakan suatu kepulauan, yang menurut wujud kedalam, terdiri dari daerah air dengan ribuan pulau-pulau didalamnya. Yang dalam bahasa asing bisa disebut sebagai suatu archipelago kelvar, kepulauan itu merupakan suatu archipelago yang terletak antara benua Asia disebelah utara dan benua Australia disebelah selatan serta samudra Indonesia disebelah barat dan samudra pasifik disebelah timr.

Berhubungan letak geografis antara dua benua dan samudra yang penting itu, maka dikatakan bahwa Indonesia mempunyai suatu kedudukan geograpis ditengah tengah jalan lalu lintas silang dunia. Karena kedudukannya yagn strategis itu, dipandang dari tiga segi kesejahtraan dibidang politik, ekonomi dan sosial budaya Indonesia telah banyak mengalami pertemuan dengan pengaruh pihak asing (akulturasi).

Menurut catatan Indonesia terdiri dari wilayah lautan dengan 13.667 pulau besar dan kecil, diperkirakan 3.000 pulau diantaranya yang dialami penduduk. Luas pulau-pulau diperkirakn 735.000 mil persegi, sedangkn luas perairannya ditaksir 3 sampai 4 kali luas tanah (pulau-pulau). Jarak antara ujung barat sampai ujung timur adalah kira-kira 3.200 mil

Pada tanggal 13 Desember 1957 pemerintah Indonesia mengambil sikap dengan menetapkan konsep wilayah perairan laut yang dikenal dengan Deklarasi Djuanda. Pada akhirnya mendapat pengakuan dunia pada tahun 1982 saat diadakan Konvensi Hukum Laut Internasional di Jamaika. Dalam konvensi tersebut ditetapkan bahwa dunia internasional mengakui keberadaan wilayah perairan Indonesia yang meliputi hal-hal berikut ini.

a.       Perairan Nusantara

Perairan Nusantara merupakan wilayah perairan yang terletak pada sisi dalam dari garis pangkal laut, teluk, dan selat yang menghubungkan antara pulau yang satu dengan pulau yang lain di Indonesia. Termasuk di dalamnya danau, sungai maupun rawa yang terdapat di daratan.

b.      Laut Teritorial

Laut teritorial adalah wilayah laut dengan batas 12 mil dari titik ujung terluar pulau-pulau di Indonesia pada saat pasang surut ke arah laut. Perlu kalian tahu, bahwa jarak antara satu negara dengan negara lain ada yang tidak terlalu jauh. Bagaimanakah bila dua negara menguasai satu laut yang lebarnya tidak sampai 24 mil? Bila hal itu terjadi maka wilayah laut teritorial ditentukan atas kesepakatan dua negara yang bersangkutan. Batas laut teritorialnya ditentukan dengan garis di tengah-tengah wilayah laut kedua negara yang bersangkutan.

c.       Batas Landas Kontinen

Batas landas kontinen adalah kelanjutan garis batas dari daratan suatu benua yang terendam sampai kedalaman 200 m di bawah permukaan air laut. Sumber kekayaan alam yang berada dalam wilayah batas landas kontinen merupakan milik pemerintah Indonesia . Jadi, pemerintah Indonesia berhak melakukan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam yang berada di wilayah batas landas kontinen.

d.      Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

Pada tanggal 21 Maret 1980 Indonesia mengumumkan ZEE. Batas Zona Ekonomi Eksklusif adalah wilayah laut Indonesia selebar 200 mil yang diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia . Apabila ZEE suatu negara berhimpitan dengan ZEE negara lain maka penetapannya didasarkan kesepakatan antara kedua negara tersebut. Dengan adanya perundingan maka pembagian luas wilayah laut akan adil. Sebab dalam batas ZEE suatu negara berhak melakukan eksploitasi, eksplorasi, pengolahan, dan pelestarian sumber kekayaan alam yang berada di dalamnya baik di dasar laut maupun air laut di atasnya. Oleh karena itu, Indonesia bertanggung jawab untuk melestarikan dan melindungi sumber daya alam dari kerusakan.

Ø  Keadaan dan Kekayaan Alam dalam nusantara bila di kaitkan dengan  Pendidikan Kewarganegaraan :

Kekeyaan alam Indonesia tidak hanya hutan yang hijau, tetapi juga mineral tambang yang terkandung di Bumi Pertiwi yang harus kita banggakan.
Menurut data yang ada hutan Indonesia pada periode 1960-1970 sangat berbeda dengan data periode 1990-2000. Hasil Data Badan Planologi Departemen Kehutanan menyebutkan, luas hutan Indonesia sebelum 1970 hampir 192 juta ha.
Pada kurun 1980 sampai 1990, luas hutan diperkirakan 160 juta ha. Pada 1991,berdasarkan perkembangan tata guna hutan kesepakatan (TGHK) memperkirakan luas kawasan hutan Indonesia 143.970.615 ha. Lalu, berdasarkan hasil paduserasi TGHK dan tata ruang wilayah provinsi, itu tidak termasuk Timor Timur tahun 2001, luas kawasan hutan Indonesia tercatat 120.353.104 ha.

Sumber daya alam Indonesia berupa minyak bumi, timah, gas alam, nikel, kayu, bauksit, tanah subur, batu bara, emas, dan perak dengan pembagian lahan terdiri dari tanah pertanian sebesar 10%, perkebunan sebesar 7%, padang rumput sebesar 7%, hutan dan daerah berhutan sebesar 62%, dan lainnya sebesar 14% dengan lahan irigasi seluas 45.970 km.

Potensi sumber daya migas Indonesia, yang semestinya masih bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, seolah hilang begitu saja karena aturan-aturan dalam UU Migas tidak berpihak pada nasionalis. UU itu membuka pintu selebar-lebarnya bagi liberalisasi atau masuknya pihak asing dalam pengelolaan kekayaan alam Indonesia. Sebenarnya, kepada siapa pemerintah berpihak? Kepada rakyat? Atau, kepada pemodal asing yang menjanjikan investasi, namun dengan syarat mereka bebas menguras kekayaan alam Indonesia?

Penerapan Wawasan Nusantara Terkait Dengan Kekayaan Alam Indonesia

a. Salah satu manfaat paling nyata dari penerapan wawasan nusantara, khususnya di bidang wilayah, adalah diterima konsepsi Nusantara di forum internasional, sehingga terjaminlah integritas wilayah teritorial bangsa Indonesia.

b. Pertambahan luas wilayah sebagai ruang hidup tersebut menghasilkan sumber daya alam yang cukup besar untuk kesejahteraan bangsa Indonesia.

c. Pertambahan luas wilayah tersebut dapat diterima oleh dunia international termasuk negara-negara tetangga.

d. Penerapan Wawasan nusantara dalam pembangunan negara di berbagai bidang tampak pada berbagai proyek pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan transportasi.

e. Penerapan di bidang sosial budaya terlihat pada kebijakan untuk menjadikan bangsa Indonesia yang satu tetap merasa sebangsa, setanah air, senasib sepenanggungan dengan asas Pancasila.

f. Penerapan wawasan nusantara di bidang Pertahanan Keamanan terlihat pada kesiapsiagaan dan kewaspadaan seluruh rakyat melalui Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta untuk menghadapi berbagai ancaman bangsa dan negara.

Ø  Keadaan dan Kemampuan Penduduk dalam nusantara apabila dilihat dari sisi Pendidikan Kewarganegaraan

Masalah kependudukan Indonesia dalam hal kualitas adalah masalah kependudukan dalam hal mutu kehidupan dan kemampuan sumber daya manusianya. Di Indonesia, masalah kualitas penduduk yang terjadi, antara lain, dipengaruhi oleh masih rendahnya tingkat pendidikan dan kualitas sumber daya manusia, rendahnya taraf kesehatan sehingga kesemuanya itu pada akhirnya mengarah pada rendahnya pendapatan perkapita masyarakatnya. Masalah Pendidikan merupakan salah satu indikator kualitas penduduk. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dicapai, maka semakin tinggi pula kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Secara umum, tingkat pendidikan penduduk Indonesia masih tergolong relatif rendah.

Dampak rendahnya tingkat pendidikan penduduk akan berdampak pada kemampuan penduduk tersebut dalam memahami dan menghadapi kemajuan zaman, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Penduduk yang berpendidikan tinggi akan lebih mudah memahami dan beradaptasi dalam menghadapi perkembangan zaman, sehingga mereka akan lebih produktif dan inovatif.

Faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk

Jumlah penduduk berubah karena kematian, kelahiran, pendatang baru, dan orang yang meninggalkan wilayahnya. Segi positif dari pertambahan penduduk ialah pertambahan angkatan kerja (man power) dan pertambahan tenaga kerja (labour force). Dan dari segi negatifnya ialah apabila pertumbuhan penduduk tidak seimbang dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan tidak diikuti dengan usaha peningkatan kualitas penduduk.

Faktor yang mempengaruhi komposisi penduduk

Komposisi adalah susunan penduduk menurut umur, kelamin, agama, suku bangsa, tingkat pendidikan, dan sebagainya. Susunan penduduk itu dipengaruhi oleh mortalitas, fertilitas, dan migrasi. Fertilitas sangat berpengaruh besar terhadap umur dan jenis penduduk golongan muda yang dapat menimbulkan persoalan penyediaan fasilitas pendidikan, perluasan lapangan kerja, dan sebagainya.

Faktor yang mempengaruhi distribusi penduduk

Distribusi penduduk yang ideal adalah distribusi yang dapat memenuhi persyaratan kesejahteraan dan keamanan yaitu penyebaran merata. Oleh karena itu diperlukan kebijakan pemerintah yang mengatur penyebaran penduduk, misalnya dengan cara transmigrasi, pusat-pusat pengembangan (growth centers), pusat-pusat industri, dan sebagainya.

Dengan demikian dapat kita simpukan bahwa keadaan penduduk sangat memengaruhi dinamika pembangunan dalam suatu negara. Hal ini dikarenakan penduduk merupakan titik sentral dari seluruh kebijakan dan program pembangunan yang sedang dan akan dilakukan oleh pemerintah. Dengan kata lain, dalam konsep pembangunan, penduduk adalah subjek dan sekaligus objek pembangunan. Sebagai subjek pembangunan, manusia bertindak sebagai pelaku dan pelaksana pembangunan. Adapun sebagai objek pembangunan, penduduk merupakan sasaran pembangunan. Permasalahan penduduk di Indonesia baik dari jumlah penduduk (kuantitas) maupun mutu (kualitas) merupakan suatu masalah yang dilematis dan kontradiktif. Di satu sisi jumlah penduduk yang besar merupakan modal dan potensi yang dapat meningkatkan produksi nasional apabila dapat dibina dan dikerahkan sebagai tenaga kerja yang efektif sehingga sangat menguntungkan bagi usaha pembangunan di segala bidang. Sebaliknya penduduk dengan mutu dan kualitas yang rendah yang tidak mampu bersaing karena minimnya kesempatan kerja yang tersedia, akan menjadi beban dan penghambat pembangunan. Oleh karena itu, sebagai subjek pembangunan, penduduk harus terus dibina dan dikembangkan sehingga mampu menjadi motor penggerak dan modal dasar pembangunan. Selain itu, pembangunan juga harus dikembangkan dengan memperhitungkan kondisi dan kemampuan penduduk sehingga penduduk dapat berpartisipasi aktif dalam dinamika pembangunan.

2. Aspek Sosial bila dikaitkan dengan Pendidikan Kewarganegaraan :

A.    Ideologi dalam nusantara apabila dilihat dari sisi Pendidikan kewarganegaraan :

               Ideologi adalah perangkat prinsip pengarahan (guiding principles) yang dijadikan dasar serta memberikan arah dan tujuan untuk dicapai dalam melangsungkan hidup dan kehidupan nasional suatu bangsa dan negara.

               Ketahanan Nasional di bidang ideologi dapat diartikan sebagai kondisi dinamik suatu bangsa, berisi keuletan dan keteguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, di dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan kelangsungan kehidupan ideologi suatu bangsa dan negara. Secara ideologis-konstitusional, bangsa Indonesia berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

               Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa Indonesia dalam penghayatan dan pengamalannya masih belum sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai dasar Pancasila, bahkan saat ini sering diperdebatkan.  Ideologi pancasila cenderung tergugah dengan adanya kelompok-kelompok tertentu yang mengedepankan faham liberal atau kebebasan tanpa batas, demikian pula faham keagamaan yang bersifat ekstrim baik kiri maupun kanan.

               Untuk mendukung terciptanya keberhasil suatu kebijaksanaan dan strategi pertahanan disarankan :

ü Penyelesaian konflik vertikal yang bernuansa separatisme bersenjata harus diselesaikan dengan pendekatan militer terbatas dan professional guna menghindari korban dikalangan masyarakat dengan memperhatikan aspek ekonomi dan sosial budaya serta keadilan yang bersandar pada penegakan hukum.

ü Penyelesaian konflik horizontal yang bernuansa SARA diatasi melalui pendekatan hukum dan HAM.

ü Penyelesaian konflik akibat peranan otonomi daerah yang menguatkan faktor perbedaan, disarankan kepemimpinan daerah  harus mampu meredam dan memberlakukan reward and punishment dari strata pimpinan diatasnya.

ü Guna mengantisipasi segala kegiatan separatisme ataupun kegiatan yang berdampak disintegrasi bangsa perlu dibangun dan ditingkatkan institusi inteligen yang handal.

B.     Bidang Politik dalam nusantara apabila dilihat dari sisi Pendidikan kewarganegaraan :

Politik dalam ilmu pengetahuan senantiasa dihubungkan dengan kekuatan atau kekuatan yang menjadi pusat perhatiannya.

Masalah politik berada di dalam konteks negara, karena kekuasaan di dalam suatu negara berpusat pada pemerintahan negara. Oleh karena itu, perjuangan memperoleh kekuatan dalam pemerintahan terkadang berubah menjadi perjuangan menguasai pemerintah.

Pengertian Ketahanan Nasional di bidang Politik diartikan sebagai “kondisi dinamik suatu bangsa, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan pengembangan kekuatan nasional, di dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan kelangsungan kehidupan politik suatu bangsa dan negara”.

Kehidupan politik dapat dibagi menjadi dua sektor, yaitu sektor pemerintah dan sektor masyarakat.

Masyarakat berfungsi sebagai in-put yaitu berwujud pertanyaan keinginan dan tuntutan masyarakat (social demand) sedangkan pemerintah berfungsi sebagai out-put yaitu menentukan kebijaksanaan umum yang bersifat keputusan politik (political decision).

Lima fungsi utama suatu sistem politik yaitu :

- Mempertahankan pola

- Mengatur dan menyelesaikan ketegangan atau konflik

- Penyesuaian

- Pencapaian tujuan

- Penyatuan (Integrasi)

Kesatuan Politik Wasantara Indonesia

a.       Bahwa kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya.

b.      Bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah serta memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya.

c.       Bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa, dan setanah air, serta mempunyai tekad dalam mencapai cita-cita bangsa.

d.      Bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara .

e.       Bahwa kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik.

f.       Bahwa seluruh Kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan sistem hukum.

g.      Bahwa bangsa Indonesia yang hidup berdampingan dengan bangsa lain ikut menciptakan ketertiban dunia.

Sistem pemerintah berdasarkan hukum, tidak berdasarkan kekuasaan yang besifat absolut, kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya olehMPR sebagai penjelmaan seluruh rakyat.

Mekanisme politik memungkinkan adanya perbedaan pendapat, namun perbedaan pendapat tidak menyangkut nilai dasar sehingga tidak berseberangan yang dapat menjurus kepada konflik fisik.

Kepemimpinan nasional mampu mengakomodasi aspirasi yang hidup dalam masyarakat dengan tetap berpedoman pada Pancasila, UUD 1945, dan wawasan nusantara.

Komunikasi politik bertimbal balik antara pemerintah dengan masyarakat dan anatarkelompok atau golongan dalam masyarakat terjalin dengan baik untuk mencapau tujuan nasional dan kepentingan nasional.

C.    Bidang Ekonomi dalam nusantara apabila dilihat dari sisi Pendidikan kewarganegaraan :

Ekonomi adalah segala kegiatan pemerintah dan masyarakat di dalam pengelolaan faktor produksi yaitu bumi, sumber alam, tenaga kerja, modal, teknologi dan management di dalam produksi serta distribusi barang dan jasa demi kesejahteraan rakyat, baik fisik material maupun mental spiritual.

Faktor yang mempengaruhi Ketahanan Nasional di bidang ekonomi berupa tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan terhadap kelangsungan ekonomi suatu bangsa pada hakikatnya ditujukan kepada faktor produksi dan pengolahannya. Oleh karena itu, pembinaan ekonomi pada dasarnya merupakan penentuan kebijakan ekonomi dan pembinaan faktor produksi serta pengolahannya di dalam produksi dan distribusi barang dan jasa baik di dalam negeri maupun dengan luar negeri.

Satu kesatuan ekonomi dengan berdasarkan atas asas usaha bersama dan asas kekeluargaan dalam satu sistem ekonomi kerakyatan.

Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi meliputi :

a.       Kekayaan di wilayah nusantara secara potensial dan efektif menjadi modal dan milik bersama bangsa Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pembangunan bangsa secara merata.

b.      Tingkat perkembangan ekonomi harus seimbang dan serasi diseluruh daerah dalam wilayah Indonesia.

c.       Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah nusantara diselenggarakan sebagai usaha bersama dengan asas kekeluargaan dalam system ekonomi kerakyatan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

                 Sistem Ekonomi Kerakyatan Indonesia harus dihindarkan dari:

a.       Sistem free fight liberalism yang hanya menguntungkan pelaku ekonomi kuat dan tidak memungkinkan ekonomi kerakyatan berkembang.

b.      Sistem etatisme dalam arti bahwa negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan serta mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi diluar sektor negara.

c.       Pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masuarakat dan bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial.

Kesatuan ekonomi indonesia

a.       Bahwa kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama.

b.      Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri khas.

c.       Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama.

Politik strategi nasional terhadap aspek ekonomi:

1.  Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpuh pada mekanisme pasar yang adil berdasarkan prinsip persingan sehat.

2. Mengembangkan persingan yang sehat dan adil serta menghindari terjadinya struktur pasar monopilistik dan berbagai pasar distortif.

3. Mengupayakan kehidupan yang layak berdasarkan kemanusian yang adil bagi masyarakat.

4. mengembangkan perekonomian yang berorientasi global.

5. Melakukan berbagai upaya terpadu untuk mempercepat proses kemiskinan dan mengurangi pengganguran.

D.    Bidang sosial dan budaya dalam nusantara apabila dilihat dari sisi Pendidikan kewarganegaraan :

Istilah Sosial-budaya di dalam Ilmu Pengetahuan menunjuk kepada dua segi utama dari kehidupan bersama manusia, yaitu segi kemasyarakatan dan segi kebudayaan.

Setiap masyarakat memiliki 4 unsur penting bagi eksistensinya, yaitu: Struktur Sosial, Pengawasan Sosial, Media Sosial, dan Standar Sosial.

Faktor yang mempengaruhi ketahanan nasional di bidang sosial-budaya :

1. Tradisi

2. Kepemimpinan Nasional

3. Tujuan Nasional

4. Kepribadian Nasional

            Kesatuan Sosial Budaya

·         Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu, perikehidupan bangsa.

·         Bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa.

Untuk mempercepat tercapainya tujuan wawasan Nusantara, disamping implementasi dapat dilakukan dengan cara berikut:

            Menurut sifat atau cara penyampaian

  a. Langsung yang terdiri dari ceramah, diskusi, dialog, tatap muka

  b. Tidak langsung, yang terdiri dari media elektronik dan media cetak

  2. Menurut metode penyampaian

  a. Keteladanan.

  b. Edukasi

  c. Komunikasi.

  d. Integrasi.

Indonesia memiliki sekitar 300 kelompok etnis, tiap etnis memiliki warisan budaya yang berkembang selama berabad-abad, dipengaruhi oleh kebudayaan India, Arab, Cina, Eropa, dan termasuk kebudayaan sendiri yaitu Melayu. Contohnya tarian Jawa dan Bali tradisional memiliki aspek budaya dan mitologi Hindu, seperti wayang kulit yang menampilkan kisah-kisah tentang kejadian mitologis Hindu Ramayana dan Baratayuda. Banyak juga seni tari yang berisikan nilai-nilai Islam. Beberapa di antaranya dapat ditemukan di daerah Sumatera  seperti tari Ratéb Meuseukat dan tari Seudati  dari Aceh.

Seni pantun, gurindam, dan sebagainya dari pelbagai daerah seperti pantun Melayu, dan pantun-pantun lainnya acapkali dipergunakan dalam acara-acara tertentu yaitu perhelatan, pentas seni, dan lain-lain.

E.     Bidang Pertahanan dan Keamanan dalam nusantara apabila dilihat dari sisi Pendidikan kewarganegaraan :

Pertahanan keamanan adalah daya upaya rakyat semesta dengan angkatan bersenjata sebagai inti dan merupakan salah satu fungsi utama pemerintah dalam menegakkan ketahanan nasional dengan tujuan mencapai keamanan bangsa dan negara serta keamanan perjuangannya. Hal itu dilaksanakan dengan menyusun, mengerahkan dan menggerakkan seluruh potensi dan kekuatan masyarakat dalam seluruh bidang kehidupan nasional secara terintegrasi dan terkoordinasi.

Kesatuan Pertahanan Keamanan

1. Bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakekatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara.
2. Bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan negara dan bangsa.

Tujuan dari Wawasan Nusantara dibagi menjadi dua tujuan, yaitu tujuan nasional dan tujuan ke dalam. Tujuan nasional dapat dilihat dalam Pembukaan UUD ’45. Pada UUD ’45 dijelaskan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sedangkan tujuan yang kedua, yaitu tujuan ke dalam, adalah mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan baik alamiah maupun sosial. Maka dapat disimpulkan bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah menjunjung tinggi kepentingan nasional, serta kepentingan kawasan untuk menyelenggarakan dan membina kesejahteraan, kedamaian dan budi luhur serta martabat manusia di seluruh dunia.

Bidang pertahanan keamanan

1.      Menata kembali Tentara Nasional Indonesia sesuai paradigma baru yang konsisten sekaligus peningkatan kulitasnya.

2.      Mengembangkan kemampuan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta.

Keberhasilan dari pelaksanan politik strategi nasional akan terlibat dalam hasil yang dilakukan oleh penyelenggara kekuasaan untuk menciptakan kewibawaan yang bebas dari KKN secar umum akan menghasilkan :

• Masyarakat yang IMTAQ
• Kebersamaan, kegotongroyongan, keseutuhan musyawarah sampai mufakat untuk kepentingan nasional
• Percaya diri
• Sadar dan patuh serta taat pada hokum
• Pengendalian diri yang tinggi
• Dapat mendahulukan kepentingan nasioanal

Tantangan baik global maupun lokal akan tetap ada, oleh karena itu pendidikan tinggi menjadi sangat penting karena perguruan tinggi mempunyai fungsi ganda :

1. Sebagai institusi ilmiah berkewajiaban untuk secara terus menerus mengembangkan IPTEK

2. Sebagai Instrumen nasional berkewajiban untuk mencetak kader-kader pemimpin bangsa.